Zumi Zola Ditahan, Roda Pemerintahan Di Jambi Tetap Berjalan

INDONESIASATU.CO.ID:

Indonesia Satu – JAKARTA : Fachrori Umar akhirnya resmi didaulat Kemendagri Selasa (10/4) menjabat pelaksana tugas Gubernur Jambi, menggantikan Zumi Zola yang tersandung masalah hukum dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menyadari tanggung jawab besar yang dia pikul, Fachrori menyatakan dirinya bersama perangkat pemerintahan di Jambi tidak akan mengulur waktu untuk menjalankan tugas dan program yang telah berjalan selama ini. Menurutnya, semua program yang telah ditetapkan akan berjalan terus sesuai rencana, meski Zumi Zola ditahan. "Semua akan berjalan baik, program juga sama. Jadi, tidak bisa ketika ada masalah lalu sebuah program berhenti. Semua tetap berjalan dan dioptimalkan," ungkapnya menjawab wartawan di sela pelantikannya sebagai Plt Gubernur Jambi di Kemendagri, Jakarta. Menurut Fachrori, setiap pejabat negara wajib menjalankan amanat undang-undang dan kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, semua unsur pemerintah daerah Jambi harus mampu bekerja sama dan bersikap transparan, termasuk berkoordinasi dengan Kemendagri. "Semuanya harus bisa, fokus dan tetap bekerja sama. Kami tidak akan segan berkoordinasi dengan Mendagri untuk membantu kami, dan akan menaati segala aturan saat menjalankan apa yang telah diamanatkan,” tandasnya. Sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Fachrori dilantik sebagai Plt Gubernur Jambi hingga 2020 mendatang. Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo yang menyerahkan surat penunjukan pelaksana tugas Gubernur Jambi kepada Fachrori merujuk pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Penunjukan ini telah sesuai dengan amanat UU Pemda Pasal 65. Ditegaskan seorang kepala daerah yang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai kepala daerah," jelas Hadi Prabowo. Selama menjalankan tugas, sambung Hadi, Fachrori harus mampu memimpin semua urusan daerah serta menjamin ketenteraman dan ketertiban daerah, termasuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. "Harus mampu berkoordinasi dengan bupati dan wali kota melalui penyelenggaraan pelaksaan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masayarakat. Juga, agar dapat menjalin komunikasi yang harmonis dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat," tandasnya. (permato)

Index Berita