Warga Koto Pudung: Mantan Kades Maizarudin Menolak Tunjukkan RAB Pembangunan Gedung PAUD

indonesiasatu, 06 Oct 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

SUNGAI PENUH - Sungguh aneh saja perlakuan Maizarudin mantan kades Koto Pudung kecamatan Tanah Kampung kota Sungai Penuh provinsi Jambi. Setelah viral dugaan menjual besi regel jembatan secara diam - diam, kini warganya menuntut transparansi realisasi Dana Desa (DD) TA 2016 -2017 yakni pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berukuran 5 kali 6 meter yang menghabiskan biaya Rp.350 juta. Hal tersebut dinilai warga penuh kejanggalan dan diduga terjadi mark up anggaran yang diduga kuat dilakukan Maizarudin waktu menjabat sebagai kades koto pudung periode 2014 - 2019.

Menurut warga Koto Pudung, Maizarudin telah beberapa kali didesak warga untuk segera diadakan rapat atau pertemuan dengan warga demi memperjelaskan Rencana Anggaran biaya (RAB) pembangunan gedung PAUD tersebut, tapi anehnya Maizarudin selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas.

" Sudah berkali - kali kami mengajak Maizarudin rapat untuk diperlihatkan RAB, tapi Ia selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas" Ungkap warga yang namanya tak ingin disebutkan.

Salah satu indikasinya adalah untuk beberapa batang besi plang sebagai pengaman anak PAUD saja menghabiskan biaya Rp.47 juta, Ungkap warga lagi.

Selain mempertanyakan RAB gedung PAUD tersebut, kata sumber lagi, masih banyak hal yang ingin warga pertanyakan kepada Maizarudin dalam realsisasi DD selama Ia menjabat, seperti pembangunan jalan usaha tani yang menurut warga bermasalah, hingga anggaran pemberdayaan desa yang diduga banyak SPJ fiktif.

Apa yang dirasakan warga Koto Pudung sangat dimaklumi, Secara spesifik, RAB bukanlah rahasia Negara, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi badan-badan publik selama ini telah diatur oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD. Jika keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa masih bersifat umum, UU KIP telah mengatur secara detil tentang mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi.

Tapi anehnya, semua itu tidak berlaku bagi Maizarudin, terbukti saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu, Maizarudin marah dan mengeluarkan kata - kata yang tidak wajar, hingga berita ini diturunkan Maizarudin tidak bisa untuk dikonfirmasi. Dan diketahui Maizarudin ingin mencalonkan diri lagi sebagai kades yang rencana akan dilaksanakan serentak bulan Oktober ini.(sony)

 

 

 

 

 

 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu