Pemetaan Kerawanan TPS di Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018

INDONESIASATU.CO.ID:

Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tahapan utama da am penyelenggaaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018. Setiap potensi pelanggaraan yang muncul akan berpengaruh langsung terhadap prosedur pemungutan dan hasil pemilihan. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pemetaan terhadap potesial kerawanan yang muncul di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemetaan kerawanan menjadi cara bagi pengawas Pemilu untuk mencegah terjadnnya potensi pelanggaran dan kecurangan di TPS. 

Kerawanan di TPS adalah ”Setiap peristiwa yang menggangu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruh pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pilihan". Pemetaan kerawanan ini bertujuan untuk ;a) identifikasi strategi pengawasan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran di hari pemungutan dan penghltungan Suara, b) penyediaan analisis berbasus kerawanan TPS dan sekltarnya untuk menyusun langkah pencegahan dan c) identiflkasi tingkat kesiapan penyelenggara Pemilu dalam mempersiapkan dan melayani hak pilih.

Berdasarkan definisi dan tujuan tersebut, konsep operasionallsasi kerawanan TPS dlrumuskan dalam enam (6) variabel dan lima belas (15) indlkator yang masmg-masing memnhku kontribusu terhadap tingkat  kerawanan dI TPS menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara. 

kerawanan di TPS dilakukan oleh Pengawasan TPS sepanjang 10-22 Juni 2018. Pengambilan data ini untuk mendapatkan informasi kesiapan pelaksanaan tahapan pemilihan menuju hari pemungutan suara dan kondisi mutakhir dari tahapan menuju  pemungutan dan penghitungan di TPS dan sekitarnya. 

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, terdapat 171 daerah yang melaksakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 17 Propinsi, Bupati dan Wakil Bupati di 115 Kabupaten serta Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota. Jumlah TPS seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 387.599 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh sembilan) dengan jumlah pemilih sebanyak 152.066.686 (seratus lima puluh dua juta enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam)+ 

Terdapat 15 indikator dalam mengukur kerawanan di tingkat TPS. Tiga (3) lndikator paling besar yang menvebabkan kerawanan di TPS seluruhnya terkait data pemilih. 

Tiga indikator tersebut terjadi dalam pemenuhan hak pmh, keberadaan pemmh disabilitas dan kualitas data pemilih Pilkada. lndikator ”Terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT” terjadi di  55.510 TPS (14 persen). lndikator "Keberadaan pemilih disabilitas" terjadi di di 53.328 TPS (14 persen) dan Indikator terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar terjadi di 36.469 TPS (9 persen). 

Pemiluh yang memenuhi syarat tidak terdaftar di DPT disebabkan oleh faktor syarat memilih memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan umuk terdaftar dalam DPT. Sementara keberadaan pemilih disabilitas disebabkan oleh kurang maksimalnya petugas PPDP dalam memberikan informasi jenls disabilltas dalam DPT sehingga menjadi kendala dalam proses pemungutan dan penghltungan suara. Adapun pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar di DPT disebabkan oleh proses pencocokan dan peneiitian yang dilakukan oleh PPDP tidak dilakukan di setiap rumah. 

Sementara 12 Indikator lainnya adalah terdapat pemilih yang di daerah dengan daya jangkau yang jauh dengan TPS terjadi di 17.312 TPS (4 persen), ketersediaan dan kendala distribusi logistik Pemilihan terjadi di 17.72 (5 persen), adanya aktor yang berpotensi melakukan politik uang terjadi di 10.169 sekitar TPS (3 persen), Surat Pemberitahuan memilih (C6) yang tidak terdistribusi secara Iangsung terjadi di 9989 TPS (3 persen), adanya pemilih DPTb yang Iebih dari 20 pemilih dalam satu TP Sterjadi di 9367 TPS (2 persen), adanya praktik mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih berdasarkan Agama, Suku, Ras dan Antar Golongan terjadi dl 7947 TPS (2 persen), adanya relawan bayaran pasangan calon dI Wilayah TPS terjadi di 8621 TPS (2 persen). 

Benkutnya adalah adaya indlkasi mempengaruhi pemilih dengan pembenan uang atau barang pada masa kampanye terjadi di 7999 TPS (2 persen), adanya TPS yang berada di dekat posko/rumah tim sukses pasangan calon terjadi di 7229 TPS (2 persen), adanya petugas KPPS yang mendukung pasangan calon tertentu terdapat di S810 TPS (1 persen), adanya Ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis terdapat di 5635 TPS (1 persen) dan adanya praktik menghina/menghasut diantara pemilih dengan menggunakan SARA di sekitar TPS terjadi di 278 TPS (1 persen). 
Berdasarkan pemetaan kerawanan TPS, diketahui data pemilih dan pemenuhan hak pilih saat pemungutan dan penghitungan suara menjadi tantangan paling besar dalam menjalani proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat dalam memberikan suaranya pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 maka; 

1. KPU menjamin pemenuhan hak pilih terhadap pemilih yang mengalami kendala karena tidak terdaftar padahal memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan dan mempermudah pemilihan yang terdaftar di DPT dalam melaksanakan hak pilihnya secara benar dan jurdil. 

2. KPU memaksimalkan distribusi Surat Pemberitahuan Memilih (C6) kepada pemilih yang berhak menerimanya dan menyampaikan secara Iangsung hingga satu hari menjelang pemungutan suara untuk semakin menjamin hak pilih dan meningkatkan partisipasi pemilih. 

3. KPU menjamin nama-nama yang terdaftar di DPT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk tidak disalahgunakan siapapun dengan menandai nama-nama pemilih yang TMS tersebut dan disampaikan ke Pengawas Pemilihan dan Saksi Pasangan Calon. 

4. KPU menjamin ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumIah dan kendala distribusi surat suara di wilayah pemilihan yang terdapat di Rumah Sakit/Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Tahanan, dan Lapas untuk menjamin hak pillh secara optimal. 

5. KPU memberikan ruang gerak Pengawas TPS dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya. Pengawas Pemilihan berwenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan dapat berpindah tempat sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan menjamin kerahasiaan suara. 

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum meningkatkan fokus pengawasan dan perhatian Iebih terhadap TPS yang terindikasi rawan dengan melakukan strategi pencegahan dan penindakan. Strategi pencegahan yang dilakukan menjelang pemungutan suara adalah patroli pengawasan, koordinasi dengan pemangku kepentingan di setiap daerah Pilkada dan konsolidasi antara penyelenggara Pilkada. Pengawas Pemilu juga telah menyediakan tata kelola penindakan cepat jika ditemukan dan adanya laporan potensi pelanggaran selama pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. 

7. Badan pengawas pemilihan umum mengajak masyarakat pemlhh untuk melaporkan setiap potensi pelanggaran terutama terkait dengan hak pillh, polmk uang dan politisasi SARA. Laporan dapat disampikan kepada Pengawas pemillhan dengan disampaikan Iangsung atau melalui aplikasi Gowaslu.

  • Whatsapp

Berita Terkait

Berita Terpopuler

Index Berita