Kendati Raih WTP, Temuan BPK Kelarkan Segera!

INDONESIASATU.CO.ID:KENDATI enam tahun beruntun Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Pelaksana Tugas Gubernur Jambi H.Fachrori Umar tetap mengingatkan Organisasi Perangkat Daaerah (OPD) segera menyelesaikan temuan-temuan dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2017. Fachrori menegaskan, ada beberapa temuan dari BPK RI Perwakilan Jambi untuk dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Jambi untuk dikoordinasikan kepada perangkat daerah terkait agar segera dilakukan penyelesaian, sebagai bentuk tindak lanjut temuan tersebut. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (26/6). Dikatakan Fachrori, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan untuk memberikan keyakinan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntasi yang ditetapkan dalam standar Akuntasi Pemerintahan, Kecukupan, Pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. Dia memerintahkan kepada Inspektur Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan identifikasi terhadap temuan yang berulang dan segera lakukan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah serta jadikan momentum ini sebagai salah satu prioritas kegiatan inspektorat, sehingga dapat lebih menjamin akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sebut Fachrori, tidak dapat dilaksanakan secara parsial. Akan tetapi diperlukan sinergi dari berbagai stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sebelumnya, Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil menyampaikan, pemeriksaan laporan keuangan dimaksud, untuk menilai efisiensi (kehematan) penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian target suatu program. "Pemeriksaan laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan suatu kecurangan, namun demikian BPK harus mengungkapkan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan, apabila menemukan indikasi kecurangan, baik yang berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan maupun yang tidak langsung berpengaruh," tutur Rizal. Djalil. Rizal menjelaskan, dari berbagai hasil temuan, ada beberapa kelemahan yang perlu dibenah, yaitu: 1.Pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, perlu adanya pembenahan secara berkala, 2.Penatausahaan dan penyajian aset tetap yang diperoleh dari pengalihan kewenagan belum memadai seperti gedung sekolah SMA/SMK di Provinsi Jambi. Adanya pengadaan alat peraga/praktek SMK melalui penunjukan langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak sesuai ketentuan, 3.Adanya kekurangan volume pekerjaan pada 14 paket pekerjaan di Dinas PUPR," pungkasnya.(jupriko)

Index Berita