Kecamatan Kedungtuban Blora Tidak Transparan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)

INDONESIASATU.CO.ID:

BLORA - Pemerintah Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Jawa Tengah sangat tidak transparan dan terkesan menutup-nutupi tentang pengelolaan APBDes termasuk DD (Dana Desa) di desa-desa di Kecamatan Kedungtuban. Hal ini sangat disayangkan oleh masyarakat. Karena dengan adanya Dana Desa (DD) yang cukup besar jumlahnya dan setiap tahun bertambah tentunya diperlukan keterbukaan / transparansi dari pelaksana kegiatan, dalam hal ini desa sebagai pengelola kegiatan serta pemerintah kecamatan selaku pembina, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), juga pengawasan serta kontrol sosial dari masyarakat diperlukan dalam hal ini.

Sebagaimana yang pernah dialami oleh Agung Setyawan, salah seorang masyarakat dari Lingkungan Pinggiran, Kelurahan Cepu ketika mendapat informasi tentang tidak tepatnya pengelolaan APBDes Desa Sogo Kecamatan Kedungtuban dari warga setempat. Kemudian mencoba mencari kebenaran informasi tersebut dan mengirimkan surat kepada PPID Kabupaten Blora dan PPID Pembantu Kecamatan Kedungtuban untuk meminta informasi tentang APBDes Desa Sogo Kecamatan Kedungtuban. Selang beberapa hari kemudian Wawan (Agung Setyawan-red) mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kecamatan Kedungtuban Nomor 555/329 tertanggal 5 Oktober 2017 tentang informasi ABDes Desa Sogo.

Namun sangat disayangkan surat jawaban tersebut hanyalah berisi ringkasan penggunaan APBDes Desa Sogo secara global tanpa menyebutkan masing-masing kegiatan dan anggaran masing-masing kegiatan tersebut.”Bagaimana kita bisa cross chek dilapangan kalau rincian masing-masing kegiatan dan anggaran tersebut tidak ditampilkan mas, padahal sudah jelas dalam surat permohonan informasi saya sampaikan bahwa itu untuk kepentingan publikasi. Kalau informasi seperti ini sudah ada dalam infografis mas, ngga usah pakai minta ke PPID segala. Harusnya informasi itu memuat tentang rincian masing-masing kegiatan (lokasi, volume dan anggaran).” Imbuh Wawan.

Atas kekecewaan terhadap informasi ini, Wawan akan mengajukan permohonan keberatan kepada Sekda Blora selaku Atasan PPID dan jika masih tetap tertutup pun dia akan mengajukan Sengketa Informasi ini ke Komisi Informasi Jawa Tengah di Semarang. Seperti yang disampaikan Wawan kepada wartawan "IndonesiaSatu.co.id”. (Dik)
 

Index Berita