Kasus dugaan grafitikasi wali kota Sungai Penuh, mulai mencuat

INDONESIASATU.CO.ID:

Sungai Penuh - Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang semakin marak saat ini dilakukan oleh oknum penyelengara dinegara kesatuan Republik Indonesi, padahal sudah ada Hukum dan ancaman yang dimaksud oleh Pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999, Tentang penyelengara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tentu saja tidak ada yang tidak terlepas dari peran dan pengawasan dari masyarakat itu sendiri. 

Sebagai mana yang disampaikan oleh saudara Himawan, selaku koordinator infestigasi lsm Respek, 17/12, kepada media ini, yang melaporkan ada sesuatu yang dilakukan dalam tindakan yang dilakukan oleh wali kota sungai penuh, H. Syafri Jaya Bakri. Yang telah menerima uang mencapai milayar rupiah, ditambah lagi dengan sebuah akta tanah dan bpkb mobil, Dari orang yang bernama H. ​​Zulhak. Dan tertuang dalam satu lembar kertas bermatrai kan 6000. Dan ditanda tangani 2 orang saksi. Yang namanya dirahasiakan (Merah) 

Adapun  laporan dugaan ini, berawal dari surat klarifikasi lembaga kami yang pernah disampai kepadanya hingga akhirnya kami laporkan kepada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Dari surat klarifikasi yang kami sampaikan kepadanya beberapa waktu lalu...padahal selaku Lembaga Swadaya Masyarakat kami berusaha untuk mempertanyakan tentang keberadaan / keabsahan salinan surat perjanjian tersebut. Ini semua ggar terhindarnya dari  asumsi negatif tentang dirinya. Akan tetapi sangat disayangkan tiga hari waktu yang kami berikan surat tersebut  tidak dijawabnya.'. pada hal semua ini, berdasarkan, Peraturan Pemerintah RI No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara  pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelengaraan  Negara Dalam Peraturan Pemerintah, No.71 Tahun 2000, Tentang Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat. 

Dalam laporan yang telah kami sampaikan kepada bapak kepala kejaksaan Negeri Sungai penuh, meminta agar dapat menindak lanjutinya surat kami yang tidak terjawab oleh wali kota sungai penuh dan sekaligus menjadi laporan, lembaga kami, tentang adanya dugaan perbuatan grafitikasi.  Dan semua ini kami lakukan sebagai mana peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sesuai Pasal 41 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi seabagai mana yang Telah Diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tegasnya. 

Ditambahkanya sebagai mana yang tertuang dalam Undang-undang Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian. 

Dengan adanya laporan dugaan penggambaran ini, yang dilakukan oleh wali kota sungai penuh, H. Asfri Jaya dan telah disampaikan kepada kejaksaan Negeri Sungai penuh, kami sangat kuat sekali, selaku pihak penagak dapat Menindak lanjutinya dan mengungkap semua ini, sebagai mana Hukum yang berlaku, dan kami akan selalu mengawal hingga mencapai kejaksaan Agung R. Saya Tegaskannya ( Doni - JIS

  • Whatsapp

Index Berita