BPJS Diminta Optimal Dampingi Pelayanan Kesehatan

INDONESIASATU.CO.ID:BADAN penyelanggaran Jaminan Sosial (BPJS) diharapkan mengotimalkan pelayananan berupa pendampingan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang terkendala mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. Sekda Provinsi Jambi H.M. Dianto menggarisbawahi hal itu menjawab wartawan pada acara Universal Health Coverage dan Forum Komunikasi para Pemangku Kepentingan Utama serta Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi Jambi, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumbagteng Jambi, Senin (7/5) “Ini saya sampaikan karena kami dari pemerintah sering mendapat laporan dan aduan masyarakat ada perbedaan yang diterima oleh masyarakat pengguna BPJS. Termasuk juga dialami kalangan ASN (PNS) mendapatkan pelayanan berbeda dari warga yang membayar secara pribadi dengan pelayanan BPJS,” kata Dianto. Disebutkannya, perbedaan pelayanan banyak juga dikeluhkan pada tingkat pelayanan di beberapa puskesmas dan rumah sakit. “Kalau di beberapa rumah sakit besar di Jakarta sudah sangat baik sebagaimana dilayani di Rumah Sakit Harapan Kita, bagaimana dilayani di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu sangat baik," ujar Sekda. Sekda mengharapkan agar BPJS turut memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. "Informasi dari masyarakat bawah, kadang-kadang saat dilayani dikatakan obat yang dibutuhkan tidak ada, kamar rawat penuh. Kasihan bagi mereka yang datang jauh dari pelosok, sampai di rumah sakit rujukan di ibukota kabupaten atau provinsi, mereka tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya,” ungkapnya. Sementara itu, Deputi Direksi BPJS kKsehatan Wilayah Sumbagteng Jambi Siswandi menyatakan bahwa acara yang digelar di hotel tersebut bertujuan untuk tercapainya hubungan kemitraan dan komunikasi yang baik antara stakeholder (pemangku kepentingan), pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan BPJS Kesehatan terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan. Termasuk menampung saran dan gagasan, pemecahan masalah, serta perumusan rencana kerjasama yang strategis. "Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diamanatkan pada BPJS Kesehatan, maka diharapkan pada 1 Januari 2019 seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. Sampai 2018 kami laporkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat sebesar 66,26% di seluruh Provinsi Jambi," jelas deputi.(jupriko)
  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita