ASN Dituntut Wujudkan Reformasi Birokrasi

INDONESIASATU.CO.ID:Indonesia Satu – JAMBI : Mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang lebih baik, menuntut konsistensi segenap aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja profesional dan maksimal sebagai pelayan publik. “Peningkatan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai yang dituangkan dalam Undang Undang Apartus Sipil Negara,” ungkap Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar pada Rapat Koordinasi Managemen Kepegawaian se-Provinsi Jambi di Kantor Bappeda Jambi, Senin baru-baru ini. Pada Rakor bertemakan “Kita Bangun Sinkronisasi dan Sinergitas Implementasi Kebijakan di Bidang Administrasi Kepegawaian dalam Upaya Mendukung Terwujudnya Visi Jambi TUNTAS 2021, Fachrori menyebutkan manajemen kepegawaian merupakan upaya peningkatan kinerja pegawai sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. " Peningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi ditandai dengan diimplementasikannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah guna meningkatnya kualitas pelayanan publik, sekaligus penguatan kapasitas pengolahan reformasi birokrasi dan penerapan manajemen aparatur sipil negara yang transparan, terbuka, berbasis kinerja" jelas Fachrori. Menurut Fachrori, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah menjadi tulang punggung untuk mewujudkan itu semua. Keberhasilan suatu institusi atau lembaga pemerintahan berawal dari tatanan kinerja yang terarah terukur dan terencana dalam melaksanakan pelayanan administrasi negara kepegawaian. “Tentu, Badan Kepegawaian Daerah juga tentunya menghadapi berbagai dinamika dalam internal maupun eksternal, sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan tersebut," ujar Fachrori. Fachrori berharap, melalui rakor tersebut dapat diketahui capaian penanggulangan permasalahan serta alternatif solusi dalam pelayanan administrasi kepegawaian dan tatanan kebijakannya. Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi melaporkan, Rakor itu merupakan medium untuk meningkatkan jalinan koordinasi antara pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten dan kota di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Jambi. (permato)
  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita