Angkutan Batubara Didesak Gunakan Jalan Khusus

INDONESIASATU.CO.ID:

 JAMBI - Keresahan panjang masyarakat terhadap angkutan batubara yang saban hari menyesaki ruas jalan negara yang menghubungkan Kota Jambi dengan beberapa kabupaten, akhirnya direspon Pemerintah Provinsi Jambi. Bersama pemangku institusi terkait di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta pihak perusahaan angkutan dan pengelola tambang batubara, Pemerintah Provinsi Jambi berniat untuk menyamankan dan mengamankan masyarakat pengguna jalan dari gangguan ribuan truk batubara yang wara-wiri setiap hari dari kabupaten penghasil ke pelabuhan Talang Duku, Muarojambi. Niatan tersebut mulai terlihat dengan digelarnya Rapat Koordinasi Penanganan Angkutan Batubara yang dipimpin Plt Asisten III, Tagor Mulia Nasution, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Jambi, Rabu (4/4).

Untuk langkah awal di tahun 2018 Rakor akan membentuk Tim Terpadu Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Angkutan Batubara di Jambi. Selain pembentukan tim terpadu, Rakor juga memutuskan beberapa hal penting lain yakni :

  • Merevisi Perda Nomor 13 Tahun 2012 segera diusulkan ke DPRD Provinsi Jambi dengan dasar bersifat khusus.
  • Pengusaha tambang dan angkutan batubara wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait tata cara pengangkutan, jalur dan waktu operasional angkutan batubara yang sudah ditentukan.
  • Asosiasi pengusaha batubara (Sarolangun dan Batang Hari) bersedia untuk membangun jalan khusus angkutan batubara meliputi wilayah Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun, Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.
  • Jembatan Timbang Muara Tembesi segera diusulkan Gubernur Jambi kepada Menteri Perhubungan RI agar dioperasionalkan, untuk mengukur tonase angkutan batubara.
  • Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten segera memasang rambu larangan dan papan informasi di lokasi yang diperlukan.
  • DPD Organda Provinsi Jambi diminta segera berkoordinasi dengan pengusaha batubara guna mendata kendaraan dan pengemudi angkutan batubara yang beroperasi.
  • Instansi yang berwenang agar melaksanakan sosialisasi melalui media elektronik dan cetak tentang aturan angkutan batubara kepada pengusaha dan pengemudi angkutan batubara.
  • Sambil menunggu revisi Perda Nomor 13 Tahun 2012 dan Pergub Nomor 18 Tahun 2013 pengusaha angkutan batubara tetap memperhatikan Perda Nomor 13 Tahun 2012 dan Pergub Nomor 18 Tahun 2013, Perbup dan Perwal yang ada. Keputusan Rapat Koordinasi Penanganan Angkutan Batubara di Provinsi Jambi antara lain diteken Plt Asisetn III Tagor Mulia Nasution, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Gusrizal, AKBP M Lufti dari KSP Gakum Ditlantas Polda Jambi, Kadis Perhubungan Jambi Varial Adhi Putra, managemen PT. Bangun Energi Indonesia Wibisono, managemen PT CSTP, PT IBN dan DPD Organda Provinsi Jambi Budie Ansar. (permato)
  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita